PRODUK
DOMESTIK BRUTO (PDB)
Gross Domestic Product (GDP) atau
produk domestik bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara
dalam jangka waktu setahun.
GDP tidak mempertimbangkan kebangsaan
perusahaan atau warga negara yang menghasilkan barang atau jasa negara
tersebut. GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh
warga negara yang berdomisili di negara tersebut, baik pribumi
maupun warga negara asing.
Nilai GDP dapat dihitung dengan menggunakan harga yang
berlaku atau harga dasar yang konstan. GDP nominal mengukur nilai barang dan
jasa akhir dengan harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut. Sedangkan
GDP riil mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang
tetap.
GDP yang dihitung berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat
komponen utama yaitu konsumsi dinotasikan C, investasi dinotasikan I, pembelian
oleh pemerintah dinotasikan G, dan total bersih ekspor atau ekspor neto
dinotasikan dengan X – M. Notasi X untuk ekspor dan M untuk impor. Ekspor neto
(X – M) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor. Bentuk aljabar dari
GDP dapat ditulis sebagai berikut:
Y = C + I + G + (X – M)
Y = GDP
Konsumsi, investasi, pembelian pemerintah dan ekspor
berkorelasi positif dengan GDP. Sedangkan impor berkorelasi negatif. Setiap
kenaikan komponen-komponen yang berkorelasi positif akan menaikan nilai GDP.
Sedangkan kenaikan komponen yang berkorelasi negatif akan menurunkan nilai GDP.
Setiap kenaikan konsumsi, investasi dan pembelian pemerintah
maupun ekspor cederung meningkatkan nilai GDP. Sedangkan peningkatan impor
cenderung menurunkan GDP. Dengan demikian peningkatan GDP dapat dilakukan
dengan meningkatkan komponen-komponen yang berkorelasi positif dan menurunkan
komponen yang berkorelasi negatif.
Pendapatan pribadi berkorelasi positif terhadap besarnya
nilai konsumsi. Naiknya pendapatan akan meningkatkan nilai komsumsi rumah
tangga. Ketika komsumsi rumah tangga naik, maka GDP cenderung naik. Hal ini
menjelaskan bahwa peningkatan GDP dapat terjadi ketika pendapat pribadi naik.
Investasi dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal dan
tingkat bunga. Para pemilik modal akan berinvestasi jika tingkat pengembalian
modal lebih besar daripada tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan
investasi menjadi tidak menarik atau tidak menguntungkan. Ketika tingkat bunga
tinggi sebagian modal digunakan untuk mencari keuntungan dari tingkat bunga
melalui deposito atau tabungan. Tingkat bunga tinggi pada akhir akan mengurangi
jumlah modal yang diinvestasikan. Jika pengeluaran investasi berkurang, maka
GDP cenderung menurun. Hal ini menjelaskan bahwa ketika tingkat bunga tinggi,
dan deposito lebih menarik bagi para investor, maka GDP akan cenderung turun .
Pembelian pemerintah adalah nilai barang dan jasa yang dibeli
oleh pemerintah pusat dan daerah. Contoh pembelian pemerintah adalah pembelian
peralatan militer, pembangunan sarana umum, jalan, gaji pegawai dan jasa yang
diberikan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pendapatan
pemerintah dari pajak dan pendapatan bukan pajak, seperti perusahaan milik
pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah turun, maka GDP cenderung turun. Hal
ini menjelaskan bahwa jika pendapatan pemerintah naik dan pembelian juga naik
maka nilai GDP akan naik.
Karena salah satu pendapatan pemerintah adalah pajak, dan
jika pendapatan dari pajak naik, kemudian pemerintah membelanjakan
pandapatan dari pajak ini, maka naiknya pajak akan cenderung meningkatkam GDP.
Ekspor neto yang dinotasikan dengan (X – M) adalah neraca
perdagangan yang menunjukkan penerimaan bersih dari transaksi internasional.
Perubahan arah neraca perdagangan akan mempengaruhi perubahan GDP. Nilai impor
lebih besar daripada ekspor menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit.
Artinya nilai ekspor neto adalah negatif. Defisit neraca perdagangan cenderung
menurunkan nilai GDP. Hal menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan GDP dapat
dilakukan dengan peningkatan ekspor dan penurunan impor.
PERTUMBUHAN DAN
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
A.
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan
output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi
tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu
keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan
konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan
pendapatan setiap tahun.
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat (AD) dan
pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, peningkatan AD di dalam
ekonomi bisa terjadi karena ON, yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen),
perusahaan dan pemerintah meningkat.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan
lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata.
Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan social.
B.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Pasca Krisis
Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan orde baru
(sebelum krisis 1997) dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu
proses pembangunan ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro.
Dua di antaranya yang umum digunakan adalah tingkat PN per kapita dan laju
pertumbuhan PDB per tahun.
Resensi ekonomi dunia yang terutama disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan
PDB atau PN di NM, yang secara bersama mendominasi perdagangan dunia,
mengakibatkan lemahnya permintaan dunia terhadap barang-barang ekspor dari
Indonesia, yang selanjutnya dapat menyebabkan defisit saldo neraca perdagangan.
Pada awalnya, salah satu faktor penting yang menyebabkan merosotnya kegiatan
invertasi di dalam negeri selama masa krisis, seperti juga di negara-negara
Asia lain yang terkena krisis (Korea Selatan dan Thailand), adalah karena
kerugian besar yang di alami oleh banyak perusahaan swata akibat depresiasi
rupiah yang besar, sementara uang luar negerinya dalam mata uang dolas AS tidak
dilindungi (hedging) sebelumnya dengan kurs tertentu di pasar berjangka waktu
ke depan (forward).
C. Faktor Penentu Prospek
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sector atas dasar harga berlaku
menunjukan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun dan tig
sector utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan
mempunyai peranan sebesar 55,9 persen pada tahun 2006
Pengangguran terbuka per Agustus 2006 mencapai 10,93 juta orang atau 10,28%
angkatan kerja. Masalah kepemerintahan tahun 2007 mafsih tetap masalah kendala
penerapan UU dan Presiden berfikir keras untuk mengatasi hambatan pelaksanaan.
Diramalkan sepanjang tahun 2007, Presiden akan aktif ”campur tangan” mengatasi
kemacetan pelaksanaan UU atau program tertentu, melakukan intervensi simpatik
kepada departemen fungsional dan daerah otonom.
Dapat disimpulkan bahwa kepemerintahan tahun 2006 juga ditandai oleh senjang
konsep kebijakan pemerintah di atas kertas dengan implementasi lapangan , akan
mendorong reformasi birokrasi sepanjang 2007 dan pembentukan tim independen
diluar pemerintah yang akan melacak apakah suatu kebijakan telah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat serta memberi rekomendasi tentang apa yang harus
dilakukan selanjutnya.
Tahun 2007 adalah ”jendela peluang” bagi pemerintahan untuk berprestasi, namun
kemungkin kecil dapat dimanfaatkan Presiden. Stabilitas keamanan relatif baik
sepanjang 2006, harap-harap cemas dapat berlanjut tahun 2007. Disamping bencana
alam, kecelakaan transportasi udara/laut dan flu burung, terorisme tetap
menjadi ancaman serius dan agenda perburuan Noordin M.Top yang dianggap
kepolisian RI setara kaliber dengan Dr.Azahari akan tetap dilanjutkan Polri.
D.
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam
perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam
sektor primer, sekunder dan tersier.
Ada
beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara
lain :
1.
Produktivitas
tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
2.
Adanya
modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang
setengah jadi dan barang jadi.
3.
Kreativitas
dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar
produk/jasa yang dihasilkannya.
4.
Kebijakan
pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi
unggulan
5.
Ketersediaan
infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa
serta mendukung proses produksi.
6.
Kegairahan
masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
7.
Adanya
pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
8.
Terbukanya
perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor
PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA ORDE BARU
SAMPAI SAAT INI
Perekonomian
Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak periode
pemulihan akibat krisis ekonomi akhir tahun 1990 an. Perubahan tersebut dapat
di identifikasi paling tidak dalam tiga hal mendasar.
Pertama,
konstelasi politik pasca reformasi menempatkan perekonomian di tengah-tengah
kehidupan politik yang lebih pluralistis dan demokratis. Kedua, desentralisasi
yang telah diputuskan sebagai pendekatan pembangunan telah merubah struktur
ekonomi dan pemangku kepentingan pembangunan ekonomi itu sendiri. Ketiga, tidak
dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah berada dalam konstelasi jaring
perekonomian global. Sejak akhir tahun 1980an proses globalisasi dan
regionalisasi telah membuat perekonomian dunia semakin terintegrasi.
Dalam kenyataannya sistem ekonomi Indonesia jauh lebih kompleks daripada pasal 33 UUD 1945 karena di dalamnya juga mencakup berbagai norma, kenyataan sosial, dan kenyataan politik. Semua ini menjadi acuan dalam merumuskan elemen-elemen di dalam sistem ekonomi yang meliputi: kepemilikan, alokasi sumber daya, mekanisme pasar, sistem insentif, hak-hak konsumen, dan jaring sosial untuk penanganan kemiskinan.
Dalam kenyataannya sistem ekonomi Indonesia jauh lebih kompleks daripada pasal 33 UUD 1945 karena di dalamnya juga mencakup berbagai norma, kenyataan sosial, dan kenyataan politik. Semua ini menjadi acuan dalam merumuskan elemen-elemen di dalam sistem ekonomi yang meliputi: kepemilikan, alokasi sumber daya, mekanisme pasar, sistem insentif, hak-hak konsumen, dan jaring sosial untuk penanganan kemiskinan.
Krisis
ekonomi di akhir tahun 1997-1998 memberi pelajaran tentang pentingnya sistem
perekonomian yang cukup lentur dalam menghadapi perubahan-perubahan di
lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demokratisasi dan desentralisasi,
peran masyarakat dan daerah semakin luas dalam proses politik dan pembangunan
ekonomi. Di sisi lain, hakekat globalisasi yang sudah menjadi fakta sejarah
pada intinya adalah proses perluasan sistem ekonomi pasar ke ruang lingkup
internasional. Kini Pemerintah Indonesia tampaknya lebih siap. Fundamental
ekonomi telah ditetapkan antara lain sektor perbankan, neraca pembayaran,
fiskal dan moneter serta kondisi makro secara umum.
Namun
harus lebih dari itu, sistem ekonomi tersebut haruslah dapat menjawab
permasalahan besar perekonomian Indonesia, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Sistem ekonomi ini harus dapat memberikan peluang bagi pelaku-pelaku ekonomi
untuk menjalankan perannya masing-masing, serta peran pemerintah bagi terbentuk
dan terlaksananya kebijakan ekonomi yang rasional dan efektif untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan besar ekonomi, serta agar dapat menjawab tantangan
demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi dalam rangka mencapai peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Untuk
mengatasi permasalahan-permasalahan di atas menuntut memperkuat kemampuan dalam
mengelola sistem ekonomi pasar nasional yang didukung oleh berbagai prasyarat,
antara lain: pembangunan institusi politik untuk mendukung demokratisasi;
terciptanya kepastian hukum; stabilitas makro ekonomi; sektor keuangan yang
handal; ditegakkannya peraturan-peraturan anti-monopoli yang menjamin
persaingan usaha yang sehat; reformasi birokrasi; serta penguatan jaring social
untuk penanganan kemiskinan.
Keberhasilan
Indonesia dalam memanfaatkan peluang desentralisasi dan globalisasi adalah
dengan cara meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia secara sistematis
dan terencana. Kompleksitas peta dan agenda global mau tidak mau harus diimbangi
dengan kemampuan diplomasi ekonomi secara internasional. Indonesia harus mampu
melihat peluang global yang ada dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai
inti dalam perjuangan diplomasi ekonomi, sehingga Indonesia tidak terhanyut
dalam berbagai aturan dan permainan global yang tidak memihak pada kepentingan
nasional
Maka
Perekonomian Indonesia dengan pemihakan kepada kepentingan nasional mempunyai
indikator utama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, lebih spesifik lagi
adalah pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pengalaman telah menunjukan
bahwa bencana alam telah memaksa penduduk yang sebelumnya termasuk kategori
rentan miskin menjadi penduduk miskin (Fahmy Radhy). Pada tahun 2004 dana
Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan mencapai sekitar Rp. 19 triliun
(laporan BBC Indonesia) dan sekarang menjadi empat kali lipatnya. Sedangkan
angka kemiskinan masih di atas 30 juta dengan pengurangan kemiskinan hanya
36,10 juta (kemiskinan tahun 2004) dikurangi 34,96 juta (kemiskinan tahun 2008)
= 1,14 juta. Bila setahun turun 1 juta maka normatifnya dalam empat tahun
harusnya turun 4 juta. SBY-JK mematok jumlah penduduk miskin tahun 2009 menjadi
18.8 juta dan angka pengangguran terbuka sebesar 6,6 % tahun 2008 dan 5,1 tahun
2009 dalam RPJM 2004-2009. Namun Bappenas menyatakan kemiskinan tahun 2009 bisa
mencapai 33,7 juta orang bila ekonomi tumbuh 4,5% dan bila ekonomi tumbuh 6%
maka jumlah orang miskin bisa menjadi dibawah 30 juta yaitu 29,9 juta. Jelas
target SBY-JK dalam 5 tahun untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
mustahil tercapai. Tahun 2008 angka realisasi pengangguran adalah 8,46% dan
angka kemiskinan adalah 34,9 juta orang .
FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Subandi, dalam bukunya Sistem
Ekonomi Indonesia, menulis bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi Indonesia secara umum, adalah:
1.
factor produksi
2.
factor investasi
3.
factor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4.
factor kebijakan moneter dan inflasi
5.
factor keuangan negara
Sedangkan Tambunan, dalam bukunya
Perekonomian Indonesia, menulis bahwa di dalam teoti-teori konvensional,
pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari
factor-faktor produksi seperti SDM, kapital, teknologi, bahan baku,
enterpreneurship dan energi. Akan tetapi, factor penentu tersebut untuk
pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pertumbuhan jangka pendek.
Dengan kata lain, pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau lebih buruk dari tahun
2000 lebih ditentukan oleh factor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek,
yang dapat dikelompokkan ke dalam factor internal dan eksternal.
Factor eksternal didominasi oleh
factor-faktor ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan
ekonomi kawasan atau dunia.
1.
Faktor-faktor Internal
a.
Factor ekonomi, antara lain:
- · Buruknya fundamental ekonomi nasional
- Cadangan devisa
- · Hutang luar negeri dan ketergantungan impor
- · Sector perbankan dan riil
- · Pengeluaran konsumsi
b.
Faktor non ekonomi, antara lain:
- · Kondisi politik, social dan keamanan
- · PMA dan PMDN
- · Pelarian modal ke luar negeri
- · Nilai tukar rupiah
2.
Faktor-faktor Eksternal
- · Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia
Sumber
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar