SEJARAH KOLONIALISME
Berbeda dengan sejarah politik dan sosial Indonesia, maka sejarah
perekonomian Indonesia sampai beberapa waktu yang lalu belum banyak dipelajari
oleh para sejarawan dan ekonom Indonesia ataupun asing. Keadaan ini berbeda
sekali dengan keadaan di Asia Selatan dimana banyak penelitian tentang dampak
kekuasaan kolonial atas perekononmian.
Hasil-hasil studi sejarah perekonomian India selama zaman kolonial
malahan telah banyak mempengaruhi pula kebijaksanaan ekonomi India selama
tahun-tahun pertama sesudah kemerdekaan India tercapai. Meskipun studi sejarah
perekonomian perekonomian Indonesia masih kurang berkembang dibanding dengan
studi sejarah perekonomian India atau beberapa negara Asia lainnya.
Berbagai kajian mutakhir tentang sejarah perekonomian Indonesia selama
zaman kolonial disajikan dalam konperensi pertama yang secara khusus membahas
sejarah perekonomian Indonesia. Kebangkitan studi sejarah Perekonomian
Indonesia selama dasawarsa terakhir ini dimungkinkan oleh beberapa perkembangan
yang menguntungkan. Pertama sejak pertengahan dasawarsa 1960-an banayk bahan
arsip di negeri Belanda dan Indonesia tentang administrasi pemerintah kolonial
Belanda di Indonesia selama abad ke-19 dan ke-20 telah dibuka untuk umum.
Pengkajian yang lebih mendalam ini telah menghasilkan temuan-temuan baru yang
dapat menumbangkan berbagai pendangan mapan tentang masa lampau, seperti
misalnya kayakinan yang umumnya terdapat pada para sejarawan bahwa akibat
Sistem Tanam Paksa, para petani di Jawa telah menjadi lebih miskin.
Perkembangan kedua yang juga amat mendorong kebangkitan studi
sejarah perekonomian Indonesia adalah usaha kompilasi dan seleksi sejumlah data
statistik yang amat besar tentang sejarah perekonomian Indonesia selama kurun
waktu 1816-1940 yang sejak awal dasawarsa 1970-an dilakukan oleh sekelompok
kecil ekonom Belanda dibawah
pimpinan almarhum
P. Creutsberg, seorang pensiunan dari biro pusat Statistik, Jakarta. Maka
beberapa ekonom di Australia dan di negeri Belanda yang semula menaruh
perhatian dan perkembangan Indonesia masa kini, mulai mengalihkan perhatian
mereka pada sejarah ekonomi Indonesia selama abad ke-19 dan awal abad ke-20
dalam rangka usaha mereka untuk mnemahami dengan lebih baik perkembangan ekonomi
indonesia masa kini.
Namun munculnya ekonom sekelompok kecil ekonom-ekonom di Australia dan
negeri Belanda yang menaruh perhatian pada sejarah perekonomian Indonesia akan
mendapat “warna” dan dimensi baru, oleh karena itu kajian historis oleh para
ekonom ini akan lebih banyak dilakukan menurut pola yang dirintis oleh para
“sejarawan ekonomi baru”
Sejarah
perekonomian Baru
Kajian sejarah oleh para ekonom menurut pola “sejarah perekonomian baru”
berarti bahwa teori ekonomi, khususnya teori harga (teori ekonomi mikro), akan
digunakan secara lebih luas dan lebih sistematis dalam analisa sejarah.
Meskipun masukan para ekonom ke bidang studi sejarah perekonomian telah
memberikan dorongan baru kepada cabang ilmu ini, namun hal ini sama sekali
tidak berarti berkurangnya arti dan peranan para sejarawan dalam pengembangan
studi sejarah perekonomian Indonesia. Jika banyak orang berpendapat Ekonomi
Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999
sehingga masuk dalam “GBHN Reformasi”, hal itu bisa dimengerti karena memang
kata ekonomi kerakyatan ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya. Namun
jika pendapat demikian diterima, bahwa ekonomi kerakyatan merupakan konsep baru
yang “mereaksi” konsep ekonomi kapitalis liberal yang dijadikan pegangan era
ekonomisme Orde Baru, yang kemudian terjadi adalah “reaksi kembali” khususnya
dari pakar-pakar ekonomi arus utama yang menganggap “tak ada yang salah dengan
sistem ekonomi Orde Baru”. Strategi dan kebijakan ekonomi Orde Baru mampu
mengangkat perekonomian Indonesia dari peringkat negara miskin menjadi negara
berpendapatan menengah melalui pertuumbuhan ekonomi tinggi (7% pertahun) selama
3 dasawarsa. “Yang salah adalah praktek pelaksanaannya bukan teorinya”.
Kehidupan
Ekonomi Indonesia Pada masa Tanam Paksa.
Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah
terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi
di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jendral Van den Bosch mendapat izin
khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama
mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran
pemerintah penjajahan yang besar. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan
kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan
negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib
menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan
sekaligus menjualnya pada harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Maka tidak
ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar.
Sistem
Tanam Paksa di Jawa
Sistem tanam paksa diterapkan oleh pemerintah jajahan Belanda merupakan
contoh klasik tentang penindasan kaum penjajah. Tujuan pokoknya ialah
meningkatkan secara pokok kapasitas produksi pertanian orang-orang Jawa demi
keuntungan perbendaharaan Kerajaan Belanda. Jika dipandang dari segi ini
,sistem tersebut memang berhasil baik, dengan dihasilkannya sejumlah besar
komoditi ekspor, yang penjualannya di Eropa semakin banyak menghasilkan dana
untuk menopang posisi keuangan Belanda yang sedang sulit sekali. Melonjaknya
produki dan laba ini hampir seluruhnya bersumber pada kerja paksa kaum tani
Jawa. Pengandalan dari Tanam Paksa itu untuk memperoleh pendapatan lebih
daripada hal lain mengakibatkan reputasi sistem Tanam paksa sangat buruk.
Dalam sistem Tanam Paksa ini kaum tani diwajibkan untuk menggarap
sawahnya dan para petani wajib menyerahkan hasil panen tersebut pada pemerintah
Belanda. Sistem tanam paksa menuntut agar kaum tani melakukan kerja rodi. Kaum
tani diharuskan bekerja 4 atau 5 kali lebih lama daripada jam kerja yang
dituntut dalam masa sebelum 1830. Pada umumnya, imbalan yang diterima oleh kaum
tani itu dalam bentuk hasil budidaya atau upah yang sama sekali tidak seimbang
denga tambahan waktu dan jerih payah yang dituntut dari mereka.
SISTEM EKONOMI KAPITALISME LIBERAL
Pengertian Sistem Ekonomi Kapitalis
Kapitalis
berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’.
Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal,
dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan
para pemegang saham.
Sistem
ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan
faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.
Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.
Sistem
perekonomian kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan
kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti
memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam
perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai
dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh
laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan
persaingan bebas
Tokoh yang
mempopulerkan sistem ekonomi Kapitalis adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal
berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Adam
Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik apabila
pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori
ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi
Kapitalis merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang
didasarkan kepada Mekanisme pasar yaitu interaksi antara permintaan dan
penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang
dimiliki oleh setiap individu
Lahirnya Ekonomi Kapitalis
Perkembangan kapitalisme pada negara terbelakang menjadi sebuah topik menarik
untuk dikaji. Gejala kapitalisme dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan
pembangunan di negara terbelakang. Teori sistem dunia yang disampaikan oleh
Wallerstein merupakan keberlanjutan pemikiran Frank dengan teori
depensasinya.Pendapat Frank, Sweezy dan Wallerstein mengacu pada model yaang
dikenal oleh Adam Smith.
Menurut A Smith, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat memiliki kesamaan dengan pembangunan produktivitas tenaga kerja,
pembagian kerja. Konsep inilah yang kemudian memunculkan pembedaan mode
produksi menjadi sektor pertanian dan manufaktur. Konsep ini kemudian semakin
berkembang dengan munculnya pembedaan desa dan kota sebagai sebuah mode
produksi yang berbeda.
Inti
pemikiran Adam Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus
lepas dari campur tangan pemerintah dan perdagangan bebas. Proses ekonomi hanya
akan berjalan melalui tangan- tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana
produksi dan distribusi kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biarkan para
pengusaha, tenaga kerja, pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri. Siapapun
tak boleh mencampurinya, karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang
adil. Karenanya pemerintah harus menjadi penoton tak berpihak. Ia tak boleh mendukung
siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang tak lagi punya kekayaan.
Tangan- tangan tak kelihatan akan menunjukkan bagaimana semua bekerja secara
adil, secara fair.
Kenyataan yang terjadi dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa
pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta
spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa serta
spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas
yang dikenal dengan konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar
Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu
menguasai sumber daya vital dan menggunakannya untuk keuntungan
maksimal.Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah,
karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa
dibandingkan modal dan tanah.
Kapitalisme
pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan
eksploitasi kepada kaum petani kecil. Negara terbelakang merupakan penghasil
barang mentah terutama dalam sektor pertanian. Kapitalisme masuk melalui sistem
perdagangan yang tidak adil, dimana negara terbelakang menjual barang mentah
dengan harga relatif murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani. Masuknya
sistem perdagangan menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang
ternyata merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung.
Perkembangan selanjutnya telah melahirkan industri baru yang memerlukan
spesialisasi tenaga kerja.
Kapitalisme yang menitikberatkan pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi
tinggi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan menguasai teknologi. Keadaan
ini sangat sulit terwujud pada negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan
tenaga kerja kasar pada negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja terampil
dikuasai oleh negara pusat. Ketidakberdayaan tenaga kerja padaa negara
pinggiran merupakan keuntugan bagi negara pusat untuk melakukan eksploitasi.
Ekspansi kapitalisme melalui investasi modal dan teknologi tinggi pada negara
pinggiran disebabkan oleh tersedianya tenaga kerja yang murah
Kapitalisme yang menjalar hingga negara terbelakang menjadikan struktur sosial
di negara terbelakang juga berubah. Kapitalisme memunculkan kelas sosial baru
di negara terbelakang yaitu kelas pemilik modal. Berkembangnya ekonomi
kapitalisme ini didukung oleh sistem kekerabatan antar mereka. Kelas borjuis di
negara terbelakang juga dapat memanfaatkan dukungan politik dari pemerintah.
Sebagai sebuah kesatuan ekonomi dunia, asumsi Wallerstein akan adanya
perlawanan dari negara terbelakang sebagai kelas tertindas oleh negara pusat
menjadi hal yang tidak mungkin terjadi.
Dari uraian diatas terlihat bahwa kapitalisme yang pada awalnya hanyalah
perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk diujal,
telah merambah jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak- banyaknya,
bersama- sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi,
dan pasar bebas.
Kapitalisme
tidak hanya merubah cara- cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan
memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari
hubungan antar negara bahkan ketingkat antar individu.Sehingga itulah kita
mengenal tidak hanya perusahaan- perusahaan kapitalis, tapi juga struktur
masyarakat dan bentuk negara.
Upaya
untuk memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan
kemandirian ekonomi dan swasembada.
Perspektif Sistem Ekonomi
Kapitalisme
Ciri- ciri Sistem Ekonomi
Kapitalisme
Ada
beberapa ciri kapitalisme yang perlu kita perhatikan dan kerap muncul di
sekitar kita tanpa disadari, diantaranya :
- Setiap individu memiliki
kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.
- Pengakuan yang luas atas hak- hak
pribadi dimana Pemilikan alat- alat produksi ditangan individu dan
individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
- Perekonomian diatur oleh
mekanisme pasar, dimana pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen
dan konsumen dalam bentuk harga- harga. Campur tangan pemerintah
diusahakan sekecil mungkin. “The invisible hand” yang mengatur
perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari
laba
- Manusia dipandang sebagaai
mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham
individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman yunani kuno (disebut
hedonisme)
- Peranan modal dalam
perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai
sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi; Pemilik modal
bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan
maksimal, dengan mendayagunakan sumber produksi dan pekerjanya. Sehingga
modal kapitalis seringkali diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk
menghasilkan laba
- Peranan pemerintah dalam
perekonomian sangat kecil. Pengawasan atau campur tangan pemerintah
diupayakan seminimal mungkin. Tetapi jika dianggap riskan, negara
sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi lancarnya
pelaksanaan sistem kapitalisme.
- Hak milik atas alat-alat
produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi
sepenuhnya oleh negara.
- Kegiatan perekonomian selalu
berdasarkan keadaan pasar. Aktivitas ekonomi secara bebas hanya ditentukan
oleh penjualan dan pembelian.
- Masyarakat terbagi menjadi dua
golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat
pekerja (buruh).
Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelebihan, diantaranya :
- Menumbuhkan kreativitas
masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab masyarakat diberi
kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya dalam menentukan
kegiatan perekonomian;
- Kualitas produk yang dihasilkan
menjadi lebih baik, sebab terjadinya persaingan yang ketat
- Efisiensi dalam penggunaan
faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik, sebab tindakan ekonomi
yang dilakukan didasarkan kepada motif pencarian keuntungan yang
sebesar-besarnya.
Kelemahan Sistem Kapitalisme
Sistem ekonomi kapitalis memiliki
kelemahan, diantaranya :
- Tidak ada persaingan sempurna.
Yang ada persaingan bebas yang monopolistik dan tidak sehat.
- Masyarakat yang kaya semakin
kaya, yang miskin semakin miskin. Terapat kesenjangan yang besar antara
pemilik modal dan golongan pekerja sehingga yang kaya lebih kaya dan yang
miskin bertambah miskin.
- Tidak tertutup kemungkinan
munculnya monopoli yang merugikan masyarakat
- Banyak terjadinya gejolak dalam
perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
- Pemerataan pendapatan sulit
dilakukan, karena persaingan bebas tersebut. Sulitnya melakukan pemerataan
pendapatan dikarenakan prinsip yang belaku adalah free fight liberalism,
dimana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal;
Kecenderungan Bisnis Dalam Kapitalisme
Perkembangan
bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan
bisnis dalam kapitalisme dewasa ini adalah : adanya spesialisasi, adanya
produksi massa, adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan
penelitian.
Negara-negara
yang menganut sistem ekonomi kapitalis antara lain :
·
Benua
Amerika : AS, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, dll.
·
Benua
Eropa : Austria, Belgia, Kroasia, Cekoslavia, dll.
·
Benua
Asia : India, Iran, Thailand, Jepang, Filipina, dll.
·
Benua
Afrika : Mesir, Senegal, Afrika Selatan.
·
Kepulauan
Oceania : Australia dan Selandia baru.
Dampak Sistem Ekonomi Kapitalis
Studi
Kasus: “Krisis Finansial Global”
Interkoneksi
sistem bisnis global yang saling terkait, membuat ‘efek domino’ krisis yang berbasis
di Amerika Serikat ini, dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di
seluruh penjuru dunia. Tak terkecualikan Indonesia. Krisis keuangan yang
berawal dari krisis subprime mortgage itu merontokkan sejumlah lembaga keuangan
AS. Pemain-pemain utama Wall Street berguguran, termasuk Lehman Brothers dan
Washington Mutual, dua bank terbesar di AS. Para investor mulai kehilangan
kepercayaan, sehingga harga-harga saham di bursa-bursa utama dunia pun rontok.
Menurut
Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn di Washington, seperti dikutip
AFP belum lama ini, resesi sekarang dipicu pengeringan aliran modal. Ia
menaksir akan terdapat kerugian sekitar 1,4 triliun dolar AS pada sistem
perbankan global akibat kredit macet di sektor perumahan AS. “Ini lebih tinggi
dari perkiraan sebelumnya sebesar 945 miliar dolar AS,”. Hal ini menyebabkan
sistem perbankan dunia saling enggan mengucurkan dana, sehingga aliran dana
perbankan, urat nadi perekonomian global, menjadi macet. Hasil analisis Dana
Moneter Internasional (IMF) pekan lalu mengingatkan, krisis perbankan memiliki
kekuatan yang lebih besar untuk menyebabkan resesi. Penurunan pertumbuhan
setidaknya dua kuartal berturut-turut sudah bisa disebut sebagai resesi.
Sederet
bank di Eropa juga telah menjadi korban, sehingga pemerintah di Eropa harus
turun tangan menolong dan mengatasi masalah perbankan mereka. Pemerintah
Belgia, Luksemburg, dan Belanda menstabilkan Fortis Group dengan menyediakan
modal 11,2 miliar euro atau sekitar Rp155,8 triliun untuk meningkatkan
solvabilitas dan likuiditasnya. Fortis, bank terbesar kedua di Belanda dan
perusahaan swasta terbesar di Belgia, memiliki 85.000 pegawai di seluruh dunia
dan beroperasi di 31 negara, termasuk Indonesia. Ketiga pemerintah itu memiliki
49 persen saham Fortis. Fortis akan menjual kepemilikannya di ABN AMRO yang
dibelinya tahun lalu kepada pesaingnya, ING. Pemerintah Jerman dan konsorsium
perbankan, juga berupaya menyelamatkan Bank Hypo Real Estate, bank terbesar
pemberi kredit kepemilikan rumah di Jerman. Pemerintah Jerman menyiapkan dana
35 miliar euro atau sekitar Rp486,4 triliun berupa garansi kredit. Inggris juga
tak kalah sibuk. Kementerian Keuangan Inggris, menasionalisasi bank penyedia
KPR, Bradford & Bingley, dengan menyuntikkan dana 50 miliar poundsterling
atau Rp864 triliun. Pemerintah juga harus membayar 18 miliar poundsterling
untuk memfasilitasi penjualan jaringan cabang Bradford & Bingley kepada
Santander, bank Spanyol yang merupakan bank terbesar kedua di Eropa. Bradford
& Bingley merupakan bank Inggris ketiga yang terkena dampak krisis
finansial AS setelah Northern Rock dinasionalisasi Februari lalu dan HBOS yang
dilego pemiliknya kepada Lloyds TSB Group.
Dengan
menggunakan analisis “stakeholder”, kita dapat melihat bahwa krisis finansial
global yang dimulai dari AS, sesungguhnya merupakan akibat dari
ketidakseimbangan pembangunan ekonomi yang berlebihan di SEKTOR FINANSIAL
dibandingkan SEKTOR RIIL yang berakar dari system moneter buatan The Fed.
Padahal secara inheren sektor finansial ini sudah bersifat inflatif, karena
mengandalkan keuntungannya pada system riba dan bukan karena produktivitas yang
riil (yang disebabkan karena kerja, kreativitas dan pemikiran).
Cara
populer untuk mengatasi krisis ini, karenanya, jelas dengan memberikan energi yang
lebih besar pada sektor riil sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden AS
Roosevelt bersama penasihat ekonominya yang terkenal John Maynard Keynes untuk
membangun secara massif infrastruktur sektor riil pasca terjadinya depresi
besar di AS, di tahun 1930-an.
Secara
implisit, gambaran di atas juga menunjukkan bahwa tinggi-rendahnya dampak
krisis finansial yang terjadi di AS maupun di luar AS, sangat ditentukan oleh
peran dari masing-masing pemangku kepentingan atau “stakeholders” tadi.
Pemerintah di luar AS bisa saja meminimalisir dampak krisis bila melakukan
“imunisasi” atau “proteksi” yang perlu serta mengantisipasinya dengan melakukan
pembangunan sector riil dan peningkatan kesejahteraan publik secara massif.
Sistem Ekonomi
Liberal
Sistem ekonomi liberal/kapitalis
disebut juga sistem ekonomi pasar yaitu sistem ekonomi dimana pengelolaan
ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya
kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu
diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing. Dilain pihak, pemerintah tidak
boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas melindungi,
menjaga, dan memberi fasilitas agar setiap individu dapat menjalankan hal dan
kebebasannya dengan sebaik-baiknya.
Ciri-ciri Sistem
Ekonomi Liberal :
1.
Menerapkan sistem persaingan bebas
2.
Adanya pengakuan terhadap hak individu
3.
Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi
4. Kedaulatan
konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
5.
Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri
6.
Peranan modal sangat penting
7.
Peranan pemerintah dibatasi
Kebaikan Sistem
Ekonomi Liberal :
1.
Setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri
2.
Setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri
3.
Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan
4.
Produksi didasarkan kehan masyarakat
Keburukan Sistem
Ekonomi Liberal :
1.
Menimbulkan penindasan terhadap manusia lain
2.
Pengusaha yang bermodal kecil akan semkin tersisih
3.
Menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat
4.
Dapat menciptakan kesenjangan yang terjadi antara masyarakat
kaya dan masyarakat miskin
5. Renta terhadap
krisis ekonomi
Sistem ekonomi
liberal banyak diteapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Contoh
Negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal yaitu Belanda, Inggris, Prancis,
Swedia, dan Jerman.
1.
Masuknya
Jepang ke Wilayah Indonesia
Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga
meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia
II, Jepang terjun dalam kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan
bahwa suatu saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan
pada suatu analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia
dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah
utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia
(GAPI).
Sementara itu di Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu
saat pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur
penjajahannya hanya "seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit
kuning itu lenyap akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipcrcaya oleh
rakyat ini tidak disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai
sesuatu hal yang wajar saja.
Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan
Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus
dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya
kuning dari Jepang. Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia
Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan
perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika
Serikat, Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari
Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.
Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan
benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan
pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di
Lautan Fasifik ini
diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat
singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina,
Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan In¬donesia. Jatuhnya
Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya
kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse, sangat
mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan
Sekutu meninggalkan Indone¬sia, sampai terdesaknya Belanda dan jatuhnya
Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di bawah
pimpinan Karel Door¬man (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan
pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.
Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai
berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942),
kemu-dian.Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Arnbon. Kemudian pada bulan
Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin,
Palembang, dan Bali.
Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat
penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat
kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan
Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di
daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya
menyerang pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret
1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala
Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian,
seluruh wilayah Indo¬nesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan
Jepang
2.
Penjajah
Jepang di Indonesia
Bala Tentara Nippon adalah sebutan
resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7
Maret 1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala
'kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan
Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem
pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan
perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing
angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini In¬donesia dibagi menjadi
tiga wilayah kekuasaan yaitu:
a.
Daerah
Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.
b.
Daerah
Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah
kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada
di bawah kekuasaan Rikugun.
c.
Daerah
Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan
Kaigun.
3.
Organisasi
Bentukan Jepang
Pasukan Jepang selalu berusaha untuk
dapat memikat hati rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar
bangsa Indonesia memberi bantuan kepada pasukan Jepang. Untuk menarik simpati
bangsa Indonesia maka dibentuklah orgunisasi resmi seperti Gerakan Tiga A,
Putera, dan PETA. Gerakan Tiga A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya
Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun
dalam perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat,
sehingga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan diganti dengan Putera. Pusat
Tenaga Rakyat (Putera) Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di bawah
pimpinan "Empat Serangkai", yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar
Dewantara, dan Kiyai Haji Mas Mansyur. Gerakan Putera ini pun diharapkan dapat
menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap
peperangan yang dilakukannya. Akan tetapi gerakan Putera yang merupakan
bentukan Jepang ini ternyata menjadi bume-rang bagi Jepang. Hal ini disebabkan
oleh anggota-anggota dari Putera yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Propaganda
anti-Sekutu yang selalu didengung-dengungkan oleh pasukan Jepang kepada bangsa
Indonesia ternyata tidak membawa hasil seperti yang diinginkan. Propaganda anti
Sekutu itu sama halnya dengan anti imperialisme.
Padahal Jepang termasuk negara
imperialisme, maka secara tidak langsung juga anti terhadap kehadiran Jepang di
bumi Indonesia. Di pihak lain, ada segi positif selama masa pendudukan Jepang
di Indonesia, seperti berlangsungnya proses Indonesianisasi dalam banyak hal,
di antaranya bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi, nama-nama di-
indonesiakan, kedudukan seperti pegawai tinggi sudah dapat dijabat oleh orang-orang
Indonesia dan sebagainya.
Pembela Tanah Air (PETA) PETA
merupakan organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya terdiri atas
pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini para pemuda bangsa Indonesia
dididik atau dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Pemuda-pemuda inilah yang
menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara
Indonesia.
Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi
kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Dalam perkembangan berikutnya,
ternyata PETA justru sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indone¬sia untuk
meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Misalnya, Jenderal Sudirman dan
Jenderal A.H. Nasution adalah dua orang tokoh militer Indonesia yang pernah
menjadi pemimpin pasukan PETA pada zaman Jepang. Namun karena PETA terlalu
bersifat nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas
wilayah In¬donesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikut-nya Jepang
mendirikan organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang
lebih terkenal dengan nama Jawa Hokokai (1944). Kepemimpinan organisasi ini
berada di bawah Komando Militer Jepang.
Golongan-golongan
Beberapa golongan yang terorganisir
rapi dan menjalin hubungan rahasia dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan-golongan
itu di antaranya:
1. Golongan Amir Syarifuddin;
Amir Syarifuddin adalah seorang tokoh yang sangat anti
fasisme. Hal ini sudah diketahui oleh Jepang, sehingga pada tahun 1943 ia
ditangkap dan diputuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, atas
perjuangan diplomasi Bung Karno terhadap para pemimpin Jepang, Amir
Syari¬fuddin tidak jadi dijatuhi hukuman mati, melainkan hukuman seumur hidup.
2. Golongan Sutan Syahrir;
Golongan ini mendapatkan dukungan dari kaum terpelajar dari
berbagai kota yang ada di Indonesia. Cabang-cabang yang telah dimiliki oleh
golongan Sutan Syahrir ini seperti di Jakarta, Garut, Cirebon, Surabaya dan
lain sebagainya.
3. Golongan Sukarni; Golongan ini
mempunyai peranan yang sangat besar menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pengikut golongan ini seperti Adam Malik, Pandu Kerta Wiguna, Khairul Saleh,
Maruto Nitimiharjo.
4. Golongan Kaigun; Golongan ini
dipimpin oleh Ahmad Subardjo dengan anggota-anggotanya terdiri atas A.A.
Maramis, SH., Dr. Samsi, Dr. Buntaran Gatot, SH., dan lain-lain. Golongan ini
juga mendirikan asrama yang bernama Asrama Indonesia Merdeka dengan ketuanya
Wikana. Para pengajarnya antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan
lain-lain.
Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang
Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di
beberapa tempat seperti:
1)
Pada
awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot Plieng,
Lhok Seumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat
dipadamkan, dan dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944 muncul lagi
pemberontakan di Meureu di bawah pim¬pinan Teuku Hamid yang juga dapat dipadamkan
oleh pasukan Jepang.
2)
Karang
Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di
daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan
kawan-kawannya, namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan
sangat kejamnya.
3)
Sukamanah
(Kabupaten Tasikmalaya), tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu
kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zaenal Mustafa. Dalam
perlawanan ini Zaenal Mustafa berhasil mem-bunuh kaki-tangan Jepang. Dengan
kenyataan seperti ini, Jepang melaku-kan pembalasan yang luar biasa dan
melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat.
4)
Blitar,
pada tanggal 14 Pebruari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan
Supriyadi (putra Bupati Blitar). Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi
tidak sendirian dan dibantu oleh teman-temannya seperti dr. Ismail, Mudari, dan
Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar
dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih
lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam Perang
Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan
Supri¬yadi, namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak
kehilangan akal, ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para
pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi
segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut temyata berhasil dan akibatnya
banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari
hukuman Jepang dan beberapa orang dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan
kawan-kawannya. Di samping, itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di bumi Indo¬nesia tidak
dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran
terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Pada
daerah ini tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan
Jepang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke
Pulau Jawa. Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap
peperangannya dalam Perang Pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945
Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu.
5)
Dampak
Pendudukan Jepang bagi Bangsa Indonesia
Bidang Politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia,
organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah
pen¬dudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi,
baik yang bersifat politik maupun yang bersifat sosial, ekonomi, dan agama.
Organisasi-organisasi itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan
)epang, sehingga kehidupan politik pada masa itu diatur oleh pemerintah Jepang,
walaupun masih terdapat beberapa organisasi politik yang terus berjuang
menentang pendudukan Jepang di Indonesia.
Bidang ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara
imperialis, tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya.
Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu
mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk
memenuhi kebutuhan industrinya dan mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil
industrinya. Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang
sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang. Bidang pendidikan Pada masa
pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat
dibandingkan dengan pendudukan Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang
memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada
sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Di samping itu, bahasa Indonesia
digunakan sebagai bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan
nama-nama yang diindonesiakan. Padahal tujuan Jepang mengembangkan pendidikan
yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapatkan
bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada Perang
Pasifik. Bidang kebudayaan Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk
menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke
arah matahari terbit. Cara menghormat seperti itu merupakan salah satu tradisi
Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.
Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama
yang seringkali dipakai untuk propa¬ganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari
lagu Jepang yang populer pada jaman Jepang. Iwa Kusuma Sumantri dari buku
"Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah" menulis
"kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang sangat merintangi
kemajuan kita, mulai berkurang. Bangsa kita yang telah bertahun-tahun
digembleng oleh penjajah Belanda untuk selalu 'nun inggih' kini telah berbalik
menjadi pribadi yang berkeyakinan tinggi, sadar akan harga diri dan
kekuatannya. Juga cara-cara menangkap ikan, bertani, dan lain-lain telah
mengalami pembaharuan-pembaharuan berkat didikan yang diberikan Jepang kepada
bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu tidak secara sadar
menginsafinya. Untuk anak-anak sekolah diberikan latihan-latihan olahraga yang
dinamai Taiso, sangat baik untuk kesehatan mereka itu. Saya kira untuk
kebiasaan sehari-hari yang tertentu (misalnya senin) bagi anak-anak sekolah
maupun untuk para pegawai atau buruh untuk menghormati bendera kita (merah
putih) serta pula menyanyi-kan lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional
merupakan kebiasaaan yang diwariskan Jepang kepada bangsa Indonesia. Bidang sosial
Selama masa pendudukan Jepang kehidupan sosial masyarakat sangat
memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin bertambah, karena sega-la kegiatan
rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi
musuh-musuhnya. Terlebih lagi rakyat dijadikan romusha (kerja paksa). Sehingga
banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit.
Bidang birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh
kalangan militer, yaitu dari angkatan darat (rikugun) dan angkatan laut
(kaigun). Sistem pemerintahan atas wilayah diatur berdasarkan aturan militer.
Dengan hilangnya orang Belanda di pemerintahan, maka orang Indonesia mendapat
kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting yang sebelumnya hanya
bisa dipegang oleh orang Belanda. Termasuk jabatan gubernur dan walikota di
beberapa tempat, tapi pelaksanaannya masih di bawah pengawasan Militer Jepang.
Pengalaman penerapan birokrasi di Jawa dan Sumatera lebih banyak daripada di
tempat-tempat lain. Namun, penerapan birokrasi di daerah penguasaan Angkatan
Laut Jepang agak buruk.
Bidang militer Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia memiliki arti penting,
khususnya dalam bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan
pendidi-kan militer melalui organisasi PETA. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam
PETA inilah yang nantinya menjadi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat
Indonesia mencapai kemerdekaannya.
Penggunaan Bahasa Indonesia.
Berdasarkan pendapat Prof. Dr. A. Teeuw (ahli bahasa Indonesia berkebangsaan
Belanda) menya-takan bahwa tahun 1942 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa
Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Belanda dilarang penggunaannya dan digantikan
dengan penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan sejak awal tahun 1943 seluruh
tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan dan harus diganti dengan tulisan
berbahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai
bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi telah diangkat menjadi bahasa resmi pada
instansi-instansi pemerintah-an atau pada lembaga-lembaga pendidikan dari
tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Bahasa Indonesia juga dijadikan
sebagai bahasa penulisan yang tertuang pada hasil-hasil karya sastra bangsa
Indonesia. Sastrawan-sastrawan terkenal pada masa itu seperti Armijn Pane
dengan karyanya yang terkenal berjudul Kami Perempuan (1943), Djiiiak-djinak
Merpati, Hantu Perempuan (1944), Saran^ Tidak Berharga (1945) dan sebagainya.
1'i'ngarang-pengarang lainnya seperti Abu llanifah yang memakai nama samaran El
Hakim dengan karya dramanya berjudul Taufan di atas Asia, Dewi Reni, dan Insan
Kamil. Pada masa pendudukan Jepang, banyak karya seniman Indonesia yang hanya
diterbitkan melalui surat kabar atau majalah dan setelah perang selesai baru
diterbitkan sebagai buku.
Sementara itu juga terdapat penyair terkenal pada zaman
pendudukan Jepang seperti Chairil Anwar yang kemudian mendapat gelar tokoh
Angkatan 45. Karya-karya Chairil Anwar menjadi lebih terkenal karena karyanya
itu muncul pada awal revolusi Indonesia, di antaranya yang ber¬judul Aku,
Karawang-Bekasi dan sebagainya.
Dengan demikian, pemerintah pen¬dudukan Jepang telah memberikan kebebasan
kepada bangsa Indonesia untuk meng-gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa
pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan dan sebagainya.
EKONOMI INDONESIA SETIAP PERIODE
ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI
Pemerintahan Orde Lama
Pada tanggal 17 agustus
1945, indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti
Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda
mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia
gejolak politik di daalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah.
Akibatnya, selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat
buruk. Seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit
anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke
tahun.
Dapat disimpulkan bahwa
buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama
disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama
pendudukan jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama,
dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat
demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.
Pemerintahan Orde Baru
Maret 1966, Indonesia
dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air.
Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan
5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh
negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di
Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi
struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri
manufaktur meningkat setiap tahun.
Dan kondisi utama yang
harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat
berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat,
stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi
terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik dunia
yang lebih baik. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat
buruk, antara lain disebabkan oleh: Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan
karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu
itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku
di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
a) Gunting
Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b) Program
Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan
mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing
dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya
pada importir pribumi.
c) Nasionalisasi
De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem
ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak
Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan
pengusaha pribumi.
Pemerintahan Transisi
Mei 1997, nilai tukar
bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga
akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia lainnya. Rupiah
Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September
1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa
langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja
negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional memberikan
paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.
Pemerintahan Reformasi
Awal pemerintahan reformasi
yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar
terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia
mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis
tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik.
Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF
juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut
selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia.
Makin rumitnya persoalan
ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks
Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan
rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS.
Sumber
:
http://dunia-ips-ku.blogspot.com/2013/03/sejarah-ekonomi-di-indonesia.html
