TUGAS 1 : KASUS ISU PENYALAHGUNAAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Mengenal 1MDB

Aksi Bersih telah beberapa kali digelar di Malaysia, mendesak reformasi pemerintahan yang korup. Namun kali ini, fokus tuntutan adalah mundurnya Perdana Menteri Najib Razak yang tersandung kasus dugaan korupsi lembaga milik negara 1MDB.

1MDB atau 1Malaysia Development Berhad adalah lembaga investasi Malaysia yang bercikal bakal dari Otoritas Investasi Terengganu yang didirikan pada 2008 untuk mengembangkan pemasukan sektor minyak negara bagian itu. 

Namun, setelah pemerintah negara bagian Terengganu berubah pikiran terkait dana investasi ini pada 2009, Najib mengambil alih dan menjadikannya sebagai perusahaan milik Kementerian Keuangan Malaysia. 

Namanya pun diubah menjadi 1MDB.

Dana investasi ini menjadi sumber kekisruhan politik di Malaysia karena memiliki utang sebesar US$10 miliar atau lebih dari Rp141 triliun dalam lima tahun pertama. 

Seperti dilaporkan oleh harian Straits Times banyak pihak mempertanyakan langkah-langkah investasi 1MDB di sektor minyak, pembangkit listrik dan pembelian tanah. 

Sebagian besar utang 1MDB adalah untuk pembelian 13 pembangkit listrik di enam negara, termasuk di malaysia, dengan harga total sekitar US$4,3 miliar. Harga ini menurut banyak analis investasi terlalu tinggi. 

Namun, 1MDB seringkali berkilah bahwa perusahaan itu sehat karena memiliki aset bernilai sekitar US$12 miliar. Untuk mengurangi utangnya itu, perusahaan ini berniat menjual 13 pembangkit listrik, lima di Malaysia dan delapan di luar negeri. 

Sebelumnya 1MDB berniat mendaftarkan aset-aset ini ke pasar saham. 

Selain utang besar, muncul juga tudingan Najib menerima aliran dana dari 1MDB. Harian Wall Street Journal menyebut dana sebesar US$700 juta mengalir ke rekening pribadi Najib pada 2013 selama masa kampanye pemilu di Malaysia. 

Kepolisian diraja Malaysia pada Rabu, 8/7/2015 melakukan penggeledahan paksa terhadap perusahaan investasi negara malaysia, 1MDB , tekait dugaan aliran dana ke rekening pribadi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Perdana menteri Najib dituduh telah menggunakan uang perusahaan negara untuk "kepentingan pribadi". Tuduhan ini pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Wall Street Journal pekan lalu. Laporan tersebut mengatakan, jika perusahaan 1MDB telah menyalurkan dana sekitar US$700 juta ke rekening-rekening pribadi Perdana Menteri Najib Razak.

Atas laporan yang dimuat oleh WSJ tersebut, satuan tugas yang terdiri dari gubernur Bank Negara Malaysia, jaksa agung, kepala kepolisian Malaysia dan Komisi Pencegahan Korupsi melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, Satuan tugas membekukan enam rekening bank dan menyita dokumen berkaitan dengan 17 rekening di dua bank untuk membantu penyelidikan.

Perdana Menteri Najib Razak sendiri saat penggeledahan terjadi tengah menghadiri suatu acara di ibu kota pemerintahan Putrajaya. Dalam pidatonya, ia menegaskan penolakkannya terhadap tuduhan tersebut dan menganggapnya "tidak berdasar" ia menilai kasus ini merupakan sabotase politik. Ia juga membantah menggunakan uang perusahaan negara untuk " kepentingan pribadi ". 

Ia justru menuduh mantan PM Mahathir Mohamad bekerja erat dengan pihak asing untuk melancarkan kampanye untuk menggulingkannya. Oleh sebab itu ia memerintahkan tim pengacaranya untuk mengkaji tulisan Wall Street Journal mengenai dirinya.

Skandal keuangan yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia terus membayangi bursa keuangan dan politik negara itu setahun setelah dugaan penyalahgunaan dana tersebut dibongkar.

Sorotan terbesar jatuh pada perusahaan investasi negara Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), setelah laporan media tahun lalu mengangkat tuduhan bahwa jutaan dolar telah disetorkan ke rekening pribadi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Najib telah berulang kali membantah melakukan kesalahan dan Jaksa Agung Malaysia mengatakan dana ini merupakan sumbangan pribadi dari keluarga Kerajaan Arab Saudi.

Tapi dalam seminggu terakhir, dana investasi internasional Abu Dhabi mengumumkan 1MDB menunggak hutang $ 1,1 miliar.

Kementerian Keuangan Malaysia dengan cepat menanggapi bahwa perusahaan itu akan mematuhi kewajibannya dalam bursa keuangan yang terkait dengan dana investasi tersebut dan memiliki dana cair yang cukup untuk melakukannya. 

Kasus diatas masuk dalam menyalahi prinsip etika profesi akuntansi sebagai berikut :

1.      Tanggung Jawab Profesi, karena Perdana Menteri tidak memelihara kepercayaan masyarakat dan tidak menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2.      Kepentingan Publik, karena Perdana Menteri tidak senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, mwnghormati kepercayaan public, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Public yang dimaksud yaitu terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan.

3.      Integritas, karena Perdana Menteri tidak memelihara dan meningkatkan kepercayaan public.

4.      Objektivitas, karena Perdana Menteri diduga memasukkan aliran dana perusahaan ke rekening pribadinya.

5.      Perilaku Profesional, karena Perdana Menteri harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Sumber :

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150830161922-106-75445/mengenal-1mdb-sumber-kisruh-di-malaysia/

http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-3/5928/perdana-menteri-malaysia-najib-razak,--tersangkut-kasus-korupsi#.WcpVyKiCzIU

https://www.voaindonesia.com/a/skandal-keuangan-malaysia-masih-bayangi-bursa-keuangan-dalam-negeri/3298152.html